jf kumham instansi pengguna

: Super User; jf kumham instansi pengguna; 01 August 2019; Hits: 42812

PENGUMUMAN DAN INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL (Kumham Instansi Pengguna)

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	INFORMASI / DOKUMEN
1.	ANALIS KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Pengumuman
2.	AUDITOR KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Pengumuman
3.	ASSESOR SDM APARATUR	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Pengumuman
4.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	LEMABAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Pengumuman
5.	ARSIPARIS	ARSIP NASIONAL R.I	Pengumuman
6.	PUSTAKAWAN	PERPUSTAKAAN NASIONAL	Pengumuman
7.	WIDYAISWARA	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Pengumuman
8.	PENERJEMAH	SEKRETARIAT KABINET	Pengumuman
9.	PERENCANA	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Pengumuman
10.	AUDITOR	BADAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Pengumuman
11.	ANALIS ANGGARAN	KEMENTERIAN KEUANGAN	Pengumuman
12.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	KEMENTERIAN KEUANGAN	Pengumuman
13.	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN	KEMENTERIAN KEUANGAN	Pengumuman
14.	PRANATA KEUANGAN APBN	KEMENTERIAN KEUANGAN	Pengumuman
15.	PENATA LAKSANA BARANG	KEMENTERIAN KEUANGAN	Pengumuman
16.	PRANATA HUMAS	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengumuman
17.	PRANATA KOMPUTER	BADAN PUSAT STATISTIK	Pengumuman
18.	ANALIS KEBIJAKAN	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Pengumuman
19.	DOSEN	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	Pengumuman
20.	DOKTER SPESIALIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pengumuman
21.	DOKTER GIGI SPESIALIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pengumuman
22.	DOKTER	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pengumuman
23.	DOKTER GIGI	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pengumuman
24.	PERAWAT	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pengumuman
25.	PERAWAT GIGI	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pengumuman
26.	PSIKOLOGIS KLINIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pengumuman
27.	APOTEKER	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pengumuman
28.	ASISTEN APOTEKER	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pengumuman
29.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pengumuman
30.	FISIOTERAPIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pengumuman
31.	RADIOGRAFER	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pengumuman
32.	REKAM MEDIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pengumuman
33.	NUTRISIONIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pengumuman
34.	ADMINISTRASI KESEHATAN	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pengumuman
35.	BIDAN	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pengumuman
36.	DOKTER PENDIDIK KLINIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pengumuman
37.	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pengumuman
38.	PENELITI	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	Pengumuman

Info :

Pengumuman dan informasi yang disampaikan berupa :
1. Pengumuman pendaftaran / pembukaan inpassing jabatan fungsional.
2. Pengumuman hasil seleksi administrasi masing-masing jabatan fungsional.
3. Pengumuman pelaksanaan uji kompetensi masing-masing jabatan fungsional.
4. Pengumuman kelulusan uji kompetensi masing-masing jabatan fungsional.
5. Pengumuman lainnya.
Pegawai dapat mendaftar lebih dari satu jabatan fungsional sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dan pengalaman minimal 2 (dua) tahun dibidang jabatan fungsional yang akan diduduki.
Pegawai yang mendaftar lebih dari satu jabatan fungsional dan lulus uji kompetensi, wajib memilih salah satu jabatan sebelum ditetapkannya keputusan pengangkatan.
Jabatan fungsional yang belum membuka inpassing dikarenakan masih menunggu peraturan tentang petunjuk teknis inpassing pada masing-masing instansi pembina. Apabila ada jabatan fungsional yang telah terbit petunjuk teknis inpassing nya akan disampaikan melalui laman ini dan akan dibuka pendaftarannya pada menu daftar
Proses pengangkatan / penetapan surat keputusan jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing dilakukan berdasarkan formasi yang tersedia setelah ditetapkannya formasi dan peta jabatan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Informasi dan pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi kontak personal surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

: Hits: 13573

PERATURAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL (Kumham Instansi Pengguna)

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	INFORMASI / DOKUMEN
1.	ANALIS KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Peraturan Inpassing
2.	AUDITOR KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Peraturan Inpassing
3.	ASSESOR SDM APARATUR	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Peraturan Inpassing
4.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	LEMABAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Peraturan Inpassing
5.	ARSIPARIS	ARSIP NASIONAL R.I	Peraturan Inpassing
6.	PUSTAKAWAN	PERPUSTAKAAN NASIONAL	Peraturan Inpassing
7.	WIDYAISWARA	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Peraturan Inpassing
8.	PENERJEMAH	SEKRETARIAT KABINET	Peraturan Inpassing
9.	PERENCANA	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Peraturan Inpassing
10.	AUDITOR	BADAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Peraturan Inpassing
11.	ANALIS ANGGARAN	KEMENTERIAN KEUANGAN	Peraturan Inpassing
12.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	KEMENTERIAN KEUANGAN	Peraturan Inpassing
13.	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN	KEMENTERIAN KEUANGAN	Peraturan Inpassing
14.	PRANATA KEUANGAN APBN	KEMENTERIAN KEUANGAN	Peraturan Inpassing
15.	PENATA LAKSANA BARANG	KEMENTERIAN KEUANGAN	Peraturan Inpassing
16.	PRANATA HUMAS	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Peraturan Inpassing
17.	PRANATA KOMPUTER	BADAN PUSAT STATISTIK	Peraturan Inpassing
18.	ANALIS KEBIJAKAN	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Peraturan Inpassing
19.	DOSEN	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	Peraturan Inpassing
20.	DOKTER SPESIALIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Peraturan Inpassing
21.	DOKTER GIGI SPESIALIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Peraturan Inpassing
22.	DOKTER	KEMENTERIAN KESEHATAN	Peraturan Inpassing
23.	DOKTER GIGI	KEMENTERIAN KESEHATAN	Peraturan Inpassing
24.	PERAWAT	KEMENTERIAN KESEHATAN	Peraturan Inpassing
25.	PERAWAT GIGI	KEMENTERIAN KESEHATAN	Peraturan Inpassing
26.	PSIKOLOGIS KLINIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Peraturan Inpassing
27.	APOTEKER	KEMENTERIAN KESEHATAN	Peraturan Inpassing
28.	ASISTEN APOTEKER	KEMENTERIAN KESEHATAN	Peraturan Inpassing
29.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	KEMENTERIAN KESEHATAN	Peraturan Inpassing
30.	FISIOTERAPIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Peraturan Inpassing
31.	RADIOGRAFER	KEMENTERIAN KESEHATAN	Peraturan Inpassing
32.	REKAM MEDIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Peraturan Inpassing
33.	NUTRISIONIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Peraturan Inpassing
34.	ADMINISTRASI KESEHATAN	KEMENTERIAN KESEHATAN	Peraturan Inpassing
35.	BIDAN	KEMENTERIAN KESEHATAN	Peraturan Inpassing
36.	DOKTER PENDIDIK KLINIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Peraturan Inpassing
37.	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	KEMENTERIAN KESEHATAN	Peraturan Inpassing
38.	PENELITI	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	Peraturan Inpassing

Info :

Peraturan inpassing yang disampaikan berupa :
1. Inpassing masing-masing jabatan fungsional
2. Perubahan Peraturan Menteri atau Kepala Lembaga/ Badan tentang petunjuk teknis pelaksanaan inpassing masing-masing jabatan fungsional jika ada perubahan.
3. Surat Edaran tentang pelaksanaan inpassing masing-masing jabatan fungsional
4. Peraturan lainnya.
Pegawai dapat mendaftar lebih dari satu jabatan fungsional sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dan pengalaman minimal 2 (dua) tahun dibidang jabatan fungsional yang akan diduduki.
Pegawai yang mendaftar lebih dari satu jabatan fungsional dan lulus uji kompetensi, wajib memilih salah satu jabatan sebelum ditetapkannya keputusan pengangkatan.
Jabatan fungsional yang belum membuka inpassing dikarenakan masih menunggu peraturan tentang petunjuk teknis inpassing pada masing-masing instansi pembina. Apabila ada jabatan fungsional yang telah terbit petunjuk teknis inpassing nya akan disampaikan melalui laman ini dan akan dibuka pendaftarannya pada menu daftar
Proses pengangkatan / penetapan surat keputusan jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing dilakukan berdasarkan formasi yang tersedia setelah ditetapkannya formasi dan peta jabatan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Informasi dan pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi kontak personal surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

: 01 August 2019; Hits: 44156

PERSYARATAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL (Kumham Instansi Pengguna)

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	INFORMASI / DOKUMEN
1.	ANALIS KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Unduh Persyaratan
2.	AUDITOR KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Unduh Persyaratan
3.	ASSESOR SDM APARATUR	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Unduh Persyaratan
4.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	LEMABAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Unduh Persyaratan
5.	ARSIPARIS	ARSIP NASIONAL R.I	Unduh Persyaratan
6.	PUSTAKAWAN	PERPUSTAKAAN NASIONAL	Unduh Persyaratan
7.	WIDYAISWARA	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Unduh Persyaratan
8.	PENERJEMAH	SEKRETARIAT KABINET	Unduh Persyaratan
9.	PERENCANA	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Unduh Persyaratan
10.	AUDITOR	BADAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Unduh Persyaratan
11.	ANALIS ANGGARAN	KEMENTERIAN KEUANGAN	Unduh Persyaratan
12.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	KEMENTERIAN KEUANGAN	Unduh Persyaratan
13.	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN	KEMENTERIAN KEUANGAN	Unduh Persyaratan
14.	PRANATA KEUANGAN APBN	KEMENTERIAN KEUANGAN	Unduh Persyaratan
15.	PENATA LAKSANA BARANG	KEMENTERIAN KEUANGAN	Unduh Persyaratan
16.	PRANATA HUMAS	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Unduh Persyaratan
17.	PRANATA KOMPUTER	BADAN PUSAT STATISTIK	Unduh Persyaratan
18.	ANALIS KEBIJAKAN	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Unduh Persyaratan
19.	DOSEN	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	Unduh Persyaratan
20.	DOKTER SPESIALIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Unduh Persyaratan
21.	DOKTER GIGI SPESIALIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Unduh Persyaratan
22.	DOKTER	KEMENTERIAN KESEHATAN	Unduh Persyaratan
23.	DOKTER GIGI	KEMENTERIAN KESEHATAN	Unduh Persyaratan
24.	PERAWAT	KEMENTERIAN KESEHATAN	Unduh Persyaratan
25.	PERAWAT GIGI	KEMENTERIAN KESEHATAN	Unduh Persyaratan
26.	PSIKOLOGIS KLINIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Unduh Persyaratan
27.	APOTEKER	KEMENTERIAN KESEHATAN	Unduh Persyaratan
28.	ASISTEN APOTEKER	KEMENTERIAN KESEHATAN	Unduh Persyaratan
29.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	KEMENTERIAN KESEHATAN	Unduh Persyaratan
30.	FISIOTERAPIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Unduh Persyaratan
31.	RADIOGRAFER	KEMENTERIAN KESEHATAN	Unduh Persyaratan
32.	REKAM MEDIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Unduh Persyaratan
33.	NUTRISIONIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Unduh Persyaratan
34.	ADMINISTRASI KESEHATAN	KEMENTERIAN KESEHATAN	Unduh Persyaratan
35.	BIDAN	KEMENTERIAN KESEHATAN	Unduh Persyaratan
36.	DOKTER PENDIDIK KLINIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Unduh Persyaratan
37.	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	KEMENTERIAN KESEHATAN	Unduh Persyaratan
38.	PENELITI	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	Unduh Persyaratan

Info :

Persyaratan inpassing memudahkan pegawai mempelajari dan mempersiapkan berkas persyaratan yang akan diunggah.
Pegawai dapat mendaftar lebih dari satu jabatan fungsional sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dan pengalaman minimal 2 (dua) tahun dibidang jabatan fungsional yang akan diduduki.
Pegawai yang mendaftar lebih dari satu jabatan fungsional dan lulus uji kompetensi, wajib memilih salah satu jabatan sebelum ditetapkannya keputusan pengangkatan.
Jabatan fungsional yang belum membuka inpassing dikarenakan masih menunggu peraturan tentang petunjuk teknis inpassing pada masing-masing instansi pembina. Apabila ada jabatan fungsional yang telah terbit petunjuk teknis inpassing nya akan disampaikan melalui laman ini dan akan dibuka pendaftarannya pada menu daftar
Proses pengangkatan / penetapan surat keputusan jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing dilakukan berdasarkan formasi yang tersedia setelah ditetapkannya formasi dan peta jabatan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Informasi dan pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi kontak personal surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

: 01 August 2019; Hits: 19860

FORMAT SURAT PERNYATAAN JABATAN FUNGSIONAL (Kumham Instansi Pengguna)

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	INFORMASI / DOKUMEN
1.	ANALIS KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Format Surat
2.	AUDITOR KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Format Surat
3.	ASSESOR SDM APARATUR	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Format Surat
4.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	LEMABAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Format Surat
5.	ARSIPARIS	ARSIP NASIONAL R.I	Format Surat
6.	PUSTAKAWAN	PERPUSTAKAAN NASIONAL	Format Surat
7.	WIDYAISWARA	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Format Surat
8.	PENERJEMAH	SEKRETARIAT KABINET	Format Surat
9.	PERENCANA	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Format Surat
10.	AUDITOR	BADAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Format Surat
11.	ANALIS ANGGARAN	KEMENTERIAN KEUANGAN	Format Surat
12.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	KEMENTERIAN KEUANGAN	Format Surat
13.	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN	KEMENTERIAN KEUANGAN	Format Surat
14.	PRANATA KEUANGAN APBN	KEMENTERIAN KEUANGAN	Format Surat
15.	PENATA LAKSANA BARANG	KEMENTERIAN KEUANGAN	Format Surat
16.	PRANATA HUMAS	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Format Surat
17.	PRANATA KOMPUTER	BADAN PUSAT STATISTIK	Format Surat
18.	ANALIS KEBIJAKAN	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Format Surat
19.	DOSEN	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	Format Surat
20.	DOKTER SPESIALIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Format Surat
21.	DOKTER GIGI SPESIALIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Format Surat
22.	DOKTER	KEMENTERIAN KESEHATAN	Format Surat
23.	DOKTER GIGI	KEMENTERIAN KESEHATAN	Format Surat
24.	PERAWAT	KEMENTERIAN KESEHATAN	Format Surat
25.	PERAWAT GIGI	KEMENTERIAN KESEHATAN	Format Surat
26.	PSIKOLOGIS KLINIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Format Surat
27.	APOTEKER	KEMENTERIAN KESEHATAN	Format Surat
28.	ASISTEN APOTEKER	KEMENTERIAN KESEHATAN	Format Surat
29.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	KEMENTERIAN KESEHATAN	Format Surat
30.	FISIOTERAPIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Format Surat
31.	RADIOGRAFER	KEMENTERIAN KESEHATAN	Format Surat
32.	REKAM MEDIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Format Surat
33.	NUTRISIONIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Format Surat
34.	ADMINISTRASI KESEHATAN	KEMENTERIAN KESEHATAN	Format Surat
35.	BIDAN	KEMENTERIAN KESEHATAN	Format Surat
36.	DOKTER PENDIDIK KLINIS	KEMENTERIAN KESEHATAN	Format Surat
37.	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	KEMENTERIAN KESEHATAN	Format Surat
38.	PENELITI	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	Format Surat

Info :

Format Surat yang disampaikan berupa :
1. Format Surat Formasi yang ditetapkan untuk jabatan fungsional oleh masing-masing instansi pembina.
2. Format Surat Permohonan/usulan yang ditetapkan untuk jabatan fungsional oleh masing-masing instansi pembina.
3. Format Surat Pernyataan yang ditetapkan untuk jabatan fungsional oleh masing-masing instansi pembina.
4. Format Surat Keterangan yang ditetapkan untuk jabatan fungsional oleh masing-masing instansi pembina.
5. Format Surat Persetujuan Atasan Langsung yang ditetapkan untuk jabatan fungsional oleh masing-masing instansi pembina.
6. Format Surat lainnya yang ditetapkan untuk jabatan fungsional oleh masing-masing instansi pembina.
Pengumuman lainnya.
Pegawai dapat mendaftar lebih dari satu jabatan fungsional sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dan pengalaman minimal 2 (dua) tahun dibidang jabatan fungsional yang akan diduduki.
Pegawai yang mendaftar lebih dari satu jabatan fungsional dan lulus uji kompetensi, wajib memilih salah satu jabatan sebelum ditetapkannya keputusan pengangkatan.
Jabatan fungsional yang belum membuka inpassing dikarenakan masih menunggu peraturan tentang petunjuk teknis inpassing pada masing-masing instansi pembina. Apabila ada jabatan fungsional yang telah terbit petunjuk teknis inpassing nya akan disampaikan melalui laman ini dan akan dibuka pendaftarannya pada menu daftar
Proses pengangkatan / penetapan surat keputusan jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing dilakukan berdasarkan formasi yang tersedia setelah ditetapkannya formasi dan peta jabatan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Informasi dan pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi kontak personal surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

PENGUMUMAN DAN INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL (Kumham Instansi Pengguna)

PERATURAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL (Kumham Instansi Pengguna)

PERSYARATAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL (Kumham Instansi Pengguna)

FORMAT SURAT PERNYATAAN JABATAN FUNGSIONAL (Kumham Instansi Pengguna)

Info Kontak

Jumlah Pengunjung